MKP Tegaskan Arahan Strategis untuk PSDKP di Usia 25 Tahun

Dalam sambutannya, Trenggono menegaskan PSDKP adalah garda terdepan pengawal implementasi Ekonomi Biru (Blue Economy) di Indonesia. Tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari pemberantasan illegal fishing hingga pengawasan pemanfaatan ruang laut, tetapi semua dilakukan dengan satu prinsip: merah putih di atas segalanya.

“PSDKP tetap berdiri paling depan. Banyak tantangan, tetapi demi negara, demi merah putih, semua upaya dilakukan,” ujarnya.

Ia memberi apresiasi khusus kepada Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono, atas dedikasinya memimpin tim turun langsung ke lapangan. Di bawah kepemimpinan Pung Nugroho Saksono, penindakan terhadap praktik illegal fishing berlangsung lebih intensif, terukur, dan efektif.

Selain itu, Trenggono menekankan sejumlah amanat strategis yang harus dijalankan PSDKP. Pertama, memperkuat pengawasan budidaya perikanan laut pesisir secara berkelanjutan, agar pembangunan budidaya tidak merusak ekosistem. Kedua, memperluas kawasan konservasi laut hingga 30% perairan Indonesia sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati.

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, termasuk pulau-pulau kecil, menjadi prioritas. Hal ini mencakup pembersihan sampah plastik yang mengancam ekosistem laut dan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Trenggono menyinggung praktik kapal-kapal yang melintas di laut Indonesia dan membawa kantong plastik. Ia meminta agar para awak kapal, khususnya kapal perikanan, tidak membuang sampah ke laut dan membawa kembali kantong plastik ke darat saat selesai berlayar.

“Kami buat gerakan yang namanya Bulan Cinta Laut, yang setiap tahun selalu ada kegiatan itu. Kegiatan ini terus dilakukan, ini tentu perlu dukungan dari para kepala daerah, terutama pesisir. Kegiatan ini harus selalu dijalankan,” ujarnya.

 Ia mengingatkan, bahaya sampah plastik di laut bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan manusia.

Trenggono juga menekankan pembangunan kampung nelayan dan koperasi merah putih sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kolaborasi ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tapi juga menguatkan semangat nasionalisme di setiap aktivitas ekonomi kelautan,” katanya.

Dalam arahannya, Trenggono menegaskan pentingnya PSDKP menyusun dan mempublikasikan laporan kerugian negara akibat pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan secara rutin. Transparansi ini krusial agar publik memahami skala ancaman terhadap sumber daya laut Indonesia.

Peringatan 25 tahun PSDKP diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan tantangan yang terus berkembang, Trenggono optimistis PSDKP akan semakin profesional, adaptif, dan sigap dalam menjalankan mandatnya, termasuk mendukung Ekonomi Biru, konservasi laut, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.