Banyuwangi, Sastra Maritim, dan Kedaulatan Laut Pulau Jawayan

ORCANEWS.ID - Ketika berbicara tentang Pulau Jawayan dan pengawasan sumber daya kelautan serta perikanan, banyak orang mungkin langsung membayangkan kapal patroli, radar, atau kebijakan formal.

Namun bagi saya, titik tolaknya justru terletak pada Banyuwangi  sebuah ruang budaya yang memandang laut bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang hidup yang dihidupi oleh narasi, kepercayaan, dan sastra maritim yang diwariskan turun-temurun.

Mengapa harus Banyuwangi? Karena Banyuwangi bukan hanya “pintu timur” Jawa. Ia adalah simpul antara samudra dan daratan, antara ritual dan realitas ekonomi. Di sini, laut bukan sekadar garis batas, tapi cermin kedaulatan. Dari pesisir Muncar hingga Pulau Jawayan, masyarakat memelihara kearifan yang direkam lewat tembang nelayan, mantra pelayaran, hingga kisah-kisah heroik pelaut yang menantang badai. Semua itu adalah sastra maritim  pengetahuan yang terbungkus dalam estetika, tapi sesungguhnya mengandung strategi adaptasi dan etika pengelolaan sumber daya laut.

Ketua Umum HISKI Pusat, Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum., pernah menyatakan bahwa “sastra maritim bukan hanya produk estetika, tetapi juga dokumen sosial yang merekam relasi manusia dengan laut. Melalui sastra, kita bisa membaca denyut kebudayaan pesisir, memahami cara masyarakat menjaga sumber daya, dan meneguhkan identitas kebangsaan di wilayah perbatasan.” Pandangan Prof. Novi ini terasa sangat relevan bila kita menatap Pulau Jawayan dari Banyuwangi. Sastra maritim di sini hidup bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai strategi kebudayaan yang melindungi laut dan manusia di dalamnya.

Saya juga teringat pernyataan Prof. Nurhayati, pakar sastra lisan pesisir, yang menyebut bahwa “sastra maritim adalah ekologi sosial yang hidup; ia mengajarkan cara bernegosiasi dengan alam tanpa harus menaklukkannya.” Kalimat ini mengandung pesan kedaulatan yang sangat dalam tentang bangsa yang mampu membaca lautnya sendiri, akan lebih siap menjaganya dari eksploitasi asing.

Sementara Dr. Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menegaskan bahwa “pengawasan terbaik tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari kesadaran kolektif masyarakat pesisir.” Pandangan ini menemukan rohnya di Banyuwangi. Di daerah ini, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) tumbuh dengan semangat gotong royong. Mereka tidak sekadar melaporkan pelanggaran, tetapi menjaga laut seperti menjaga rumah sendiri.

Dan sebagaimana diingatkan Prof. Rokhmin Dahuri, tokoh kelautan Indonesia, “kedaulatan laut bukan hanya soal batas, tapi juga tentang sejauh mana bangsa ini memuliakan budayanya sendiri.” Tanpa pemahaman budaya maritim, laut hanya akan dilihat sebagai komoditas. Di sinilah sastra, seni, dan identitas lokal Banyuwangi memberi daya tahan moral dan emosional bagi masyarakat pesisir.

Ke depan, saya membayangkan Banyuwangi menjadi laboratorium maritim Indonesia — tempat di mana sastra maritim diajarkan di sekolah-sekolah pesisir, tempat nelayan menjadi pengawas budaya sekaligus penjaga kedaulatan. Pulau Jawayan bisa menjadi model pengelolaan yang menyatukan ilmu, tradisi, dan kesadaran nasional.

Dampaknya bukan hanya pada ekonomi pesisir, tetapi juga pada lahirnya kesadaran baru bahwa kedaulatan tidak harus diukur dari jumlah kapal perang, melainkan dari seberapa dalam rakyatnya mencintai lautnya. Banyuwangi dengan sastra maritimnya telah membuktikan: menjaga laut bisa dimulai dari menjaga kata, menjaga cerita, dan menjaga makna.

Dan di sanalah, kedaulatan sejati Indonesia di laut menemukan bentuknya, berakar dari budaya, berdaulat melalui kesadaran, dan bertumbuh dari sastra yang hidup di antara ombak.