Soal Panja Lobster, Prof Rokhmin Dorong Regulasi Berbasis Sains dan Kepentingan Nelayan

ORCANEWS.ID - Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lobster nasional. Langkah tersebut ditempuh melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Lobster yang diarahkan untuk melahirkan regulasi realistis, berbasis sains, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (3/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pemerintah daerah, serta kelompok nelayan dan pembudidaya lobster.

Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menilai regulasi lobster yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek ilmiah, ekonomi, dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

“Jadi tujuan Ibu Ketua Komisi IV dan kami semua membentuk Panja Lobster adalah membantu nelayan dan pembudidaya serta pengusaha lobster, membuat regulasi Pak Bupati, membuat peraturan yang realistis, bisa dijalankan,” tegas Rokhmin.

Menurut Rokhmin, salah satu kebijakan yang perlu dikaji adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2015 pada era Menteri Susi Pudjiastuti yang melarang pengambilan benih bening lobster (BBL) dan budidaya lobster.

Ia menilai pelarangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta biologis lobster. Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat kelangsungan hidup BBL di alam hingga mencapai ukuran konsumsi hanya sekitar 0,01 persen hingga 0,004 persen.

“Kalau benih lobster (BBL) sampai ukuran konsumsi di alam hanya bisa hidup 0,01 persen, bahkan sampai 0,004 persen. Jadi 10.000 benih itu hidup di alam paling satu,” ujarnya.

Di sisi lain, kemampuan teknologi budidaya disebut telah mampu menghasilkan tingkat kelangsungan hidup jauh lebih tinggi. Rokhmin menyebut survival rate dalam budidaya pada saat itu telah mencapai sekitar 30 persen.

Karena itu, menurutnya, kebijakan pengelolaan lobster harus memperhitungkan kemampuan budidaya dan memberikan ruang bagi nelayan serta pembudidaya untuk berkembang.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah disparitas harga BBL. Rokhmin menyebut harga benur di pasar Vietnam mencapai sekitar Rp48.000 per ekor, sementara nelayan di Telong Elong hanya memperoleh sekitar Rp8.000 per ekor. Bahkan, kelompok pembudidaya mengusulkan subsidi sekitar Rp5.000 per ekor.

“Kalau suatu kebijakan regulasi tidak sesuai dengan dalil ekonomi, pasti dilanggar. Kalau harga di Vietnam Rp48 ribu, di sini hanya Rp8 ribu, pasti penyelundupan jalan,” katanya.

Rokhmin menilai kesenjangan harga tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penyelundupan BBL. Karena itu, kebijakan lobster, menurut dia, harus memperhitungkan mekanisme ekonomi sekaligus memastikan manfaat terbesar diterima masyarakat.

Sebagai salah satu alternatif, ia menilai Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 pada era Menteri Edhy Prabowo lebih optimal karena membuka peluang ekspor BBL secara terbatas dan terkendali.

“Waktu Permen 56 Tahun 2020, zaman Pak Edhy Prabowo, menurut kami itu yang paling optimal, karena boleh ekspor tapi dibatasi,” katanya.

Rokhmin menegaskan pembentukan Panja Lobster tidak semata-mata diarahkan untuk menentukan boleh atau tidaknya ekspor BBL. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar membangun industri budidaya lobster nasional.

“Tujuan utama dan tujuan akhir regulasi yang diturunkan ini adalah supaya Indonesia menjadi pembudidaya lobster terbesar di dunia. Itu tujuannya,” tegasnya.

Aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV DPR RI dalam penyusunan kebijakan lobster nasional. Regulasi baru diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya lobster.