Aksi Nyata Menteri Trenggono Hasilkan PNBP Rp 3,6 Miliar di Semester 1 2024

ORCANEWS.ID - Publik kembali menyoroti kebijakan penangkapan dan ekspor benih lobster di Indonesia yang telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini melibatkan berbagai kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri. 

Pada satu sisi, penangkapan dan ekspor benih lobster dianggap sebagai peluang ekonomi yang signifikan, terutama bagi nelayan lokal dan eksportir. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar terkait keberlanjutan lingkungan dan pelestarian ekosistem laut, mengingat eksploitasi yang berlebihan dapat merusak populasi lobster dan ekosistem pendukungnya.

Perdebatan ini semakin intensif dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa periode kebijakan menunjukkan adanya larangan ketat terhadap penangkapan dan ekspor benih lobster, sementara di Waktu yang samma, kebijakan soal penangkapann dan ekspor enih lobster jika dibuka lebih longgar  bagi ekspor dengan syarat-syarat tertentu. 

Tak ayal, menimbulkan  kompleksitas isu yang melibatkan pertimbangan ekonomi dan lingkungan yang saling bertentangan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang, implikasi, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan tutup-buka benih lobster. Dengan demikian, kita dapat mengevaluasi secara lebih komprehensif dampak kebijakan ini terhadap sektor perikanan, ekonomi lokal, serta kelestarian lingkungan laut Indonesia

Maka perlu dilihat bahwa Indonesia, dengan kekayaan sumber daya lautnya, memiliki potensi besar untuk menjadi produsen lobster utama dunia. Sementara itu, Vietnam, dengan pengalaman dan teknologi budidaya perikanan yang maju, dapat menjadi mitra strategis yang ideal.

Kerjasama ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi lobster, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai civil society, saya memberikan apresiasi kepada aksi nyata Menteri Trenggono yang meluncurkan Permen KP Nomor 7 tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Peluncuran Permen tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyeludupan benih bening lobster ke negara lain.

Sejalan dengan itu, mengutip laman website KKP juga meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

PMO ini akan berfokus pada beberapa aspek, yaitu:

- Pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster.

- Koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan.

- Pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.

- Penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

Kebijakan KKP di atas mejadi penguat regulasi yang semakin memperjelas 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil kerja sama budi daya lobster dengan Vietnam di kawasan Jembrana, Bali telah mencapai Rp3,6 miliar hingga Juli 2024.

“Untuk PNBP kurang lebih dari Badan Layanan Umum (BLU) ada Rp3,6 miliar yang menjadi pendapatan negara,” kata Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya KKP Gemi Triastutik dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2024, di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Jujur, saya bangga dengan kerja sama dalam sektor perikanan antara Indonesia dan Vietnam, khususnya dalam hal benih lobster harus dipahami bahwa kerjasama ini tidak hanya terbatas pada aspek budidaya semata. 

Kedua negara telah melihat potensi besar dalam sektor ini dan berusaha mengoptimalkan berbagai aspek, mulai dari teknologi hingga distribusi, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan. Kerjasama ini mencakup pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan yang diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi signifikan bagi kedua negara. 

Terlebih lagi, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Vietnam dalam mengembangkan sektor perikanan yang lebih modern dan efisien, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Lebih penting lagi, saya menilai ini sebagai ikhtiar Menteri KKP dalam menghasilkan PNBP tanpa merugikan siapapun, justru memberikan dampak siginifikan terhadap penghasilan negara. 

Forum Ngopi A1