KKP Terima Hibah Lahan di Gianyar, Ditjen PSDKP: Momentum Penting Perkuat Ekosistem Bali

ORCANEWS.ID - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima hibah dan aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lahan di Gianyar, Bali, yang menandai langkah maju dalam upaya pengawasan ruang laut di kawasan ini. 

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. pun mengapresiasi kerja keras Menteri KKP yang telah secara aktif membangun hubungan dan komunikasi yang erat dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Bali yang kemudian memberikan hibah ini.

"Apresiasi kepada Pak Menteri juga Pemerintah Daerah Bali. HIbah ini bukan sekadar penambahan aset, tetapi sebuah tonggak penting dalam memperkuat strategi nasional untuk melindungi ekosistem laut Bali yang kaya dan beragam. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi, atas pemberian hibah dan aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2  dari Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan kepada KKP,” ujar Dirjen yang disapa Ipunk.

Ipunk juga mengatakan, bagi PSDKP, Bali merupakan wilayah yang strategis, di samping letak geografisnya juga obyek pengawasannya. Dalam pengawasan perikanan yaitu kapal perikanan cukup banyak, ada dua pelabuhan besar yaitu Benoa dan Pengambengan. Serta pengawasan kelautan dan ruang laut juga tidak kalah strategis.

“Mencari lahan untuk pembangunan UPT di Provinsi Bali ini tentunya tidak mudah dan juga tidak murah. Misalnya di UPT kami yang existing di PSDKP Benoa, kami harus sewa lahan kepada PT. Pelindo sejak tahun 2017,” ujarnya.

Selain itu, kata Ipunk, Pengembangan UPT PSDKP di Bali, sejalan dengan kebijakan KKP yang akan menjadikan pelabuhan perikanan nusantara pengembangan sebagai Pelabuhan bertaraf internasional dan percontohan. Sekaligus lokasi Pelabuhan di Zona 4 Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang kedepan akan membangkitkan sumber ekonomi baru di Bali. 

Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun UPT mini KKP sehingga masing-masing eselon I bisa ikut memanfaatkan. Sementara itu untuk keperluan PSDKP akan dibangun UPT PSDKP lengkap, kantor pangkalan, mess ABK, dermaga kapal pengawas, workshop/dockyard, guest house, ruang pertemuan, lapangan tembak dan training center untuk ABK. 

“Melalui infrastruktur pengawasan yang lengkap tersebut, akan menjadi pemicu menjadi PSDKP semakin kuat, guna mengawal kebijakan pembangunan ekonomi biru yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” katanya.

Dengan lahan baru ini, tambah ipunk, PSDKP KKP berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang semakin kompleks, dan memastikan kelestarian laut Bali yang menjadi tulang punggung ekonomi dan budaya lokal.