Menteri KKP: IUU Fishing Rugikan Negara

ORCANEWS.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan lantang menyuarakan keprihatinannya atas maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang terus menggerogoti kedaulatan laut Indonesia. 

Dalam forum international day for the fight against IUU Fishing bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Memerangi IUU Fishing untuk Mewujudkan Ekonomi Biru” di Jakarta, Kamis (05/06), Trenggono menegaskan bahwa persoalan IUU bukan hanya datang dari kapal asing, namun juga dari pelaku usaha dalam negeri yang serampangan dalam menangkap ikan, abai terhadap hukum, dan tidak memberi kontribusi maksimal terhadap negara.

“Setiap bulan ada saja yang ditangkap. Bukan cuma dari luar, dari dalam negeri pun banyak yang melanggar. IUU Fishing itu juga mencakup penangkapan yang tak ramah lingkungan, pelanggaran wilayah, dan praktik transhipment ilegal,” tegas Trenggono.

Ia menyoroti potensi perikanan nasional yang begitu besar namun tidak memberikan dampak ekonomi yang setimpal. Dengan produksi tahunan mencapai 7,5 juta ton, seharusnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ini bisa menembus Rp9 hingga Rp12 triliun. Faktanya, PNBP stagnan di bawah Rp1 triliun per tahun. 

“Ini ke mana uangnya? Jangan-jangan yang seharusnya masuk negara malah ‘hilang’ di tengah laut,” ujarnya tajam.

Trenggono mendesak agar seluruh pelaku usaha penangkapan ikan diperiksa legalitas dan kepatuhan pajaknya. Ia bahkan berkelakar jika KKP  diminta melakukan pembayaran hasil tangkapan bisa dilakukan lewat ikan daripada uang, untuk menghindari kebocoran dan meningkatkan transparansi.

Lebih lanjut, ia memaparkan solusi struktural melalui kebijakan penangkapan ikan terukur yang telah dituangkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2023. Sayangnya, implementasi kebijakan ini selalu mentok di parlemen dan lapangan.

Bahkan Trenggono mengaku kerap menjadi sasaran demo dan tekanan politik.

 “Gimana nelayan mau sejahtera kalau regulasi yang berpihak pada keberlanjutan selalu disabotase?” katanya geram.

Di tengah keterbatasan anggaran, KKP telah membangun Kampung Nelayan Modern sebagai model kesejahteraan berbasis produktivitas. Dalam kampung ini, tersedia sarana lengkap seperti cold storage, pabrik es, hingga akses distribusi terintegrasi. Hasilnya mencolok: pendapatan nelayan naik 100%, dari Rp3 juta menjadi Rp6 juta per bulan.

“Ini bukan mimpi. Sudah terjadi. Presiden Prabowo sudah mendukung penuh. Tahun ini target kita bangun 100 kampung, dan 1.000 kampung hingga 2026,” jelas Trenggono.

Pengawasan laut juga akan diperkuat lewat pemanfaatan drone dan pos pantau strategis, meski keterbatasan anggaran tetap menjadi hambatan klasik. Ia pun mengapresiasi perjuangan anggota Komisi IV DPR yang konsisten mendesak penambahan anggaran pengawasan laut.

Trenggono menutup dengan penekanan pada lima pilar kebijakan ekonomi biru: konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik laut. 

“Laut kita bukan tempat eksploitasi semata. Ini warisan masa depan. Jika kita gagal menjaga, generasi berikutnya akan menanggung akibatnya.” tutupnya.