Monitoring dan Evaluasi Harus Jadi Budaya
Alief Farid tekankan pentingnya monev adaptif sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar formalitas, untuk menjawab tantangan sektor kelautan dan perikanan.
ORCANEWS.ID - Perencana Muda Sesditjen PSDKP, Alief Farid, menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) yang adaptif agar setiap program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Lulusan James Cook University, Australia, ini menilai bahwa monev tidak hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.
Menurutnya, perbedaan mendasar antara monitoring dan evaluasi harus dipahami dengan tepat. Monitoring berfungsi sebagai pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program agar sesuai rencana, sementara evaluasi lebih menekankan pada penilaian menyeluruh terhadap capaian, manfaat, serta dampak program.
“Jika monitoring memastikan kegiatan berjalan sesuai jalur, maka evaluasi menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu kebijakan layak dilanjutkan, diubah, atau bahkan dihentikan,” ujar Alief.
Ia menambahkan, landasan hukum terkait monev sudah sangat jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga berbagai peraturan teknis dari Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, serta adaptasi terhadap perubahan situasi.
Pria yang dikenal ramah ini menekankan bahwa monitoring dan evaluasi harus dijalankan bukan hanya untuk memenuhi laporan tahunan, tetapi juga sebagai upaya kolektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
“Monev seharusnya menjadi ruang refleksi sekaligus inovasi. Dari situ kita tahu apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus disesuaikan, dan bagaimana strategi terbaik menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Alief menyebutkan bahwa peran generasi muda dalam birokrasi, khususnya dalam bidang perencanaan dan pengawasan, sangat penting untuk menghadirkan terobosan. Dengan latar belakang akademik internasional yang ia miliki, ia percaya pendekatan lintas perspektif bisa memperkaya praktik monev di Indonesia.
Baginya, sektor kelautan dan perikanan memerlukan model pengawasan yang tidak kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global maupun lokal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome dan impact. Misalnya, bukan hanya jumlah kapal yang diawasi, tetapi juga sejauh mana pengawasan itu berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya laut, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta penguatan kedaulatan maritim.
Dengan gaya komunikasinya yang bersahabat, Alief mengajak seluruh jajaran PSDKP untuk menjadikan monev sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Menurutnya, jika monev dijalankan dengan objektif, akuntabel, dan melibatkan semua pihak terkait, maka organisasi tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, monev harus kita maknai sebagai energi perubahan. Dari sana lahir kepercayaan publik sekaligus legitimasi atas kinerja pemerintah,” pungkasnya.
What's Your Reaction?
