Monev PSDKP Dorong Kinerja Lebih Akuntabel
NGOBRAS ke-6 Sekretariat Ditjen PSDKP membahas pentingnya Monev dan SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar administratif, demi mendorong kinerja yang lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata.
ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan melalui kegiatan NGOBRAS Edisi ke-6 yang digelar oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SesDitjen PSDKP).
Acara ini menjadi ruang berbagi wawasan, pengalaman, sekaligus mendorong praktik baik dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sesditjen PSDKP, Ir. Suharta, dalam sambutannya menekankan bahwa Monev dan SAKIP bukan hanya indikator administratif, tetapi juga instrumen vital untuk memastikan pengelolaan kinerja yang akuntabel dan berdampak nyata.
Menurutnya, dalam skala nasional, kedua instrumen ini telah menjadi standar penting yang merefleksikan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap unit kerja di Ditjen PSDKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan obyektif. Namun, kita juga harus mengakui bahwa belum semua hasil evaluasi ditindaklanjuti secara optimal, bahkan kerap berhenti sebagai dokumen administratif,” ujarnya.
Suharta menegaskan perlunya perubahan paradigma agar Monev tidak lagi dipandang sekadar kewajiban formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari siklus kerja sehari-hari. Ia mendorong seluruh jajaran Ditjen PSDKP untuk menginternalisasi prinsip perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kinerja yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi hasil.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa praktik Monev yang kuat akan melahirkan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.
Hal ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam memastikan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan sesuai mandat, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem laut.
Lebih jauh, Suharta mengingatkan bahwa kualitas birokrasi ditentukan oleh sejauh mana hasil evaluasi direspons dengan langkah konkret. Ia mencontohkan bahwa laporan tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi catatan administratif yang tidak mengubah kondisi di lapangan.
Karena itu, setiap unit kerja diminta meningkatkan komitmen untuk menjadikan Monev sebagai alat perbaikan kinerja, bukan sekadar laporan rutin.
Acara NGOBRAS yang telah memasuki edisi keenam ini diharapkan mampu memantik semangat perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Suharta secara resmi membuka kegiatan tersebut, sembari berharap agar forum ini menjadi momentum awal dalam membangun sistem kerja yang lebih berkinerja dan akuntabel.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya untuk kita semua dalam menjalankan amanah ini,” pungkasnya.
What's Your Reaction?
