Dirjen PSDKP Ungkap Syarat Mewujudkan Ekonomi Biru

ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2025 dengan tajuk "Sinergi dan Kolaborasi Memerangi IUU Fishing untuk Mewujudkan Ekonomi Biru", Kamis (05/06).

Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa peringatan Hari Internasional Memerangi IUU Fishing merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya dalam mewujudkan ekonomi biru.

Menurutnya, salah satu syarat utama untuk mewujudkan ekonomi biru adalah dengan memerangi praktik IUU Fishing yang merugikan negara, lingkungan, dan nelayan lokal.

Terlebih pesan Menteri KKP,  memerangi IUU Fishing berarti menjaga martabat bangsa dan masa depan generasi mendatang, sebagaimana ditunjukkan melalui gebrakan sinergi dan aksi nyata PSDKP selama ini. Artinya, laut Nusantara bukan ladang untuk dijarah, tetapi sumber kehidupan yang harus dijaga.

" Acara hari ini tidak hanya seremoni, tapi sinergo dan kolaborasi yang terus digaungkan untuk memerangi illegal fishing. Kami pun ejawantahkan perintah Menteri KKP, Bapak Sakti Wahyu Trenggono melalui kinerja PSDKP sejak Januari hingga Mei 2025, sebanyak 47 kapal telah ditangkap, di antaranya 34 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 13 Kapal Ikan Asing (KIA), serta 23 rumpon ilegal disita," ujar Ipunk.

Selanjutnya, Ipunk menerangkan bahwa total valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp930 miliar. Bahkan, jika ditarik mundur ke lima tahun terakhir, jumlah kapal yang ditindak mencapai 920 unit, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp13,6 triliun.

“Fokus kami menjadikan ekologi sebagai panglima demi menjaga kelestarian laut kita. Kami butuh kerja sama semua pihak untuk memastikan  laut kita terjaga. Jangan sampai kekayaan laut kita hanya tinggal cerita! Ini bukan soal hari ini saja, tapi tentang anak cucu kita nanti," tegas Ipunk.

Terakhir, ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri perikanan untuk menciptakan sistem pengawasan laut yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Mari kita perkokoh kolaborasi yang sustainable dan kesadaran kolektif untuk menjaga kedaulatan laut serta menjadikannya sumber kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat," tutup Ipunk.