Kapal Pengawas PSDKP Rutin Lakukan Patroli Laut

ORCANEWS.ID - Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki laut yang kaya akan hasil alam, terutama sumber daya perikanan. Kekayaan ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi jutaan nelayan, tetapi juga merupakan pilar utama perekonomian nasional. Namun, meskipun kekayaan laut ini sangat bernilai, praktik ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal terus menjadi ancaman serius.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas untuk melawan praktik ilegal ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa untuk mempertahankan kekayaan laut Indonesia, seluruh pihak harus bersinergi.

"Laut Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga. Kita akan terus meningkatkan patroli untuk memastikan tidak ada satu pun praktik ilegal yang merusak ekosistem laut kita," ujarnya.

Dalam upaya melindungi ekosistem laut, Kapal Pengawas PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) terus melakukan patroli intensif.

Kapal-kapal ini tidak hanya berpatroli di perairan yang dekat dengan pesisir, tetapi juga di wilayah laut yang lebih dalam.

Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan pentingnya peran patroli kapal pengawas dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. 

Ia menyerukan agar seluruh pihak bekerja sama dalam melindungi laut Indonesia, mengingat betapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh pencurian ikan ilegal.

"Tidak hanya kapal pengawas, pemerintah juga meningkatkan penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan lainnya untuk memantau aktivitas perikanan secara lebih efektif," ucap Dirjen PSDKP, yang akrab di sapa ipunk,  Jakarta 07 Mei 2025.

Keberhasilan patroli ini, kata Ipunk, tidak hanya diukur dari banyaknya kapal yang berhasil dihentikan, tetapi juga dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Di sisi lain, KKP juga terus meningkatkan sanksi bagi para pelaku ilegal fishing. Pemberian denda yang lebih besar serta penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera.

Namun, Ipunk mengingatkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup, perlu adanya edukasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga laut Indonesia dari kerusakan yang lebih parah.

"Selain penegakan hukum yang ketat, kita harus melibatkan masyarakat. Dengan kesadaran bersama, kita bisa bersama-sama menjaga laut ini dari kerusakan," tambahnya.

Peningkatan kesejahteraan nelayan yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. KKP berkomitmen untuk memastikan bahwa para nelayan yang bekerja dengan cara yang sah dan berkelanjutan mendapat dukungan penuh, mulai dari pelatihan hingga bantuan peralatan yang ramah lingkungan.

Melalui upaya pengawasan yang lebih intensif, pelibatan teknologi, dan penegakan hukum yang ketat, pemerintah bertekad untuk melawan segala bentuk perusakan yang merugikan kelestarian laut. Patroli kapal pengawas PSDKP adalah wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kekayaan lautnya.