Ekologi Sebagai Panglima, Ditjen PSDKP Selamatkan Kerugian Negara 3,1 Triliun

ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia mengambil langkah strategis dengan menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan menjadikan ekologi sebagai panglima, KKP berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Langkah ini melibatkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta mengembangkan ekonomi biru yang ramah lingkungan.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M mengatakan sesuai perintah Pimpinan bahwa ekologi sebagai panglima berarti menempatkan kepentingan lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. 

Hal ini relevan dalam konteks ekonomi biru, di mana keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, diharapkan program ekonomi biru dapat berjalan dengan prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

"Pengelolaan sumber daya perikanan ini sebelumnya masih kurang tertata jadi dengan tata kelola  saat ini diharapkan dengan perikanan terukur mengarah ke ekonomi biru ini. Sesuai instruksi Menteri KKP, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kita bisa lebih bisa menanamkan rasa tanggung jawab kepada para pengelola. Terutama nelayan maupun pelaku kelautan,  dalam hal ini  pengawasan di laut dilakukan melalui sistem pengawasan terintegrasi yang menggunakan kapal pengawas didukung dengan operasi Udara dan command center," Ujar Dirjen yang disapa Ipunk di Press Conference Capaian Kinerja PSDKP di Semester 1 2024, Jum'at 2 Agustus 2024.

" Jadi Bapak/Ibu sekalian kami didukung beberapa item untuk alat pengawasannya ada command Center. Di situ kita bisa mendeteksi kapal-kapal yang sedang melakukan kegiatan operasional di laut,  terutama untuk kapal-kapal perikanan kami juga bisa melakukan pengawasan  menggunakan Automatic Identification System (AIS) namun yang menjadi kewajiban kapal-kapal perikana di Indonesia terdapat visual modern system (VMS) ini yang menjadi tolok ukur," tambahnya.

Menurut Ipunk, Ketika tidak berada dilaut, maka melalui VMS di Pusdal KKP,  pihaknya bisa memantau pergerakan kapal-kapal yang terindikasi melakukan illegal fishing. 

Untuk semester 1, Ipunk mengatakan pihaknya telah menertibkan 112 kapal ikan, dalam hal ini terdiri dari 15 kapal ikan asing dan 97 kapal ikan Indonesia,kemudian 7 rumpong ilegal asing.

Lanjut Ipunk, Ditjen PSDKP pun menyelamatkan lebih dari 3,1 Triliun rupiah yang merupakan kerugian pelanggaran-pelanggaran yang ada. Selain itu PSDKP juga melaksanakan patroli bersama dengan penegak hukum lainnya.

Pada tahun 2024 hingga Mei, hampir 1 juta ekor BBL telah diselamatkan dari berbagai upaya penyelundupan yang dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara​. Kemudian, pelabuhan Merak menjadi salah satu titik utama penyelundupan BBL. PSDKP melaksanakan operasi penyekatan distribusi BBL untuk menggagalkan penyelundupan yang menggunakan jalur darat dan laut antar provinsi, khususnya antara Banten dan Lampung​.

Kemudian, PSDKP bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, Kemenkeu, Kemenhub, dan Badan Karantina Indonesia untuk meningkatkan efektivitas operasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL di seluruh Indonesia​.

Para pelaku penyelundupan menggunakan berbagai cara, seperti berganti-ganti mobil, menggunakan koper berisi BBL di bandara, dan menggunakan kapal berkecepatan tinggi untuk mengangkut BBL secara ilegal ke luar negeri​.

Menurut Ipunk, upaya PSDKP ini merupakan bagian dari komitmen KKP untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia dan mencegah kerugian ekonomi dan ekologi yang diakibatkan oleh penyelundupan benih lobster​.