KKP Bakal Tambah UPT Pangkalan PSDKP di Maluku Utara

ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus bergerak cepat dalam memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Wilayah ini dikenal memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun sekaligus menyimpan kerentanan tinggi terhadap praktik illegal fishing yang merugikan negara dan merusak ekosistem.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di daerah ini. Menurutnya, potensi perikanan Maluku Utara harus dijaga agar tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga tetap lestari bagi generasi mendatang. Karena itu, ia menyatakan bahwa upaya perlindungan terhadap ekosistem laut harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

"Industri perikanan di Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi untuk memastikan kelestariannya, kami membutuhkan pengawasan yang lebih intensif, terutama untuk menangkal illegal fishing yang dapat mengancam ekosistem laut," ujar Trenggono.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, KKP berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kota Ternate. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan pengawasan di lapangan, khususnya di kawasan rawan pelanggaran.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menekankan bahwa pembentukan pangkalan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Ia menambahkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya akan meminimalisir praktik ilegal, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perikanan yang sehat dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan bahwa potensi tangkapan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dan 716 sangatlah besar. Di WPP 715, yang mencakup Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, hingga Teluk Berau, potensi tangkapan mencapai 715.293 ton per tahun. Sementara di WPP 716, yang meliputi Laut Sulawesi dan perairan utara Halmahera, potensi tangkapnya sebesar 626.045 ton per tahun. Jenis ikan bernilai tinggi seperti tuna turut mendongkrak nilai ekonomi kawasan ini.

Namun, di balik angka-angka tersebut, tantangan besar terus mengintai. Ipunk mengakui bahwa kerawanan terhadap illegal fishing di kedua WPP itu masih sangat tinggi. Aktivitas seperti penangkapan ikan tanpa izin, pemasangan rumpon ilegal, hingga penggunaan alat tangkap yang merusak, masih kerap terjadi. Bahkan, wilayah ini kerap dijadikan pintu masuk kapal asing karena letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada di jalur lintasan Samudera Pasifik.

“Kami beberapa kali mengamankan kapal ikan asing yang beroperasi ilegal di perbatasan,” ungkap Ipunk.

Oleh sebab itu, pembentukan Pangkalan Pratama PSDKP di Ternate dinilai sangat krusial. Pangkalan ini dirancang untuk memiliki rentang kendali luas, mencakup Satuan Pengawasan di Halmahera Selatan, Morotai, dan Kepulauan Sula. Harapannya, pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan respons terhadap pelanggaran bisa dilakukan lebih cepat.

Tak hanya itu, Sekretaris Ditjen PSDKP, Ir. Suharta menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan pembentukan unit kerja mandiri ini ke Kementerian PAN-RB. Pengajuan tersebut merupakan langkah administratif penting agar unit baru ini bisa segera dibentuk secara resmi.

“Dengan pembentukan pangkalan pengawasan baru ini, kami berharap dapat mengatasi masalah kapal ikan asing yang masuk ilegal, serta memastikan kapal perikanan lokal juga mematuhi peraturan yang ada, seperti tidak menangkap ikan di zona yang dilarang,” jelas Suharta.

Melalui serangkaian langkah ini, KKP menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Pengawasan yang lebih intensif bukan hanya untuk mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai fondasi agar industri perikanan di Maluku Utara tumbuh berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.