Bakal Bangun Pangkalan Baru, Dirjen PSDKP: KKP Perkuat Pengawasan Ruang Laut di IKN

ORCANEWS.ID - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur membawa berbagai implikasi strategis, termasuk dalam aspek pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana bakal mendirikan Pangkalan Pengawasan di IKN. 

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di IKN, Selasa (12/8/2024).

Menurut Dirjen PSDKP yang disapa Ipunk, pedirian Pangkalan PSDKP ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang laut di sekitar IKN dapat dikelola secara berkelanjutan, mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, serta menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.

"Pendirian pengawasan sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah dalam pengembangan IKN, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu pilar Utama," kata Ipunk.

Penambahan Satu Pangkalan di Kotabaru

Selain itu, kata Ipunk, juga bakal ada penambahan satu pangkalan di Kotabaru untuk mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

“IKN di ALKI II dapat terawasi dengan ada nya rencana tambahan 1 pangkalan di Kotabaru. Hal itu juga sebagai upaya merespon dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP,” ujar Ipunk.

Ipunk juga menjelaskan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan di sekitar IKN seperti pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, termasuk kabel/pipa bawah laut hingga isu nelayan tradisional.

“Kami terus mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” ujarnya.

Ipunk pun berharap Pangkalan Pengawasan di IKN dapat menjadi pusat koordinasi yang efektif dalam mengintegrasikan berbagai upaya pengawasan, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun kolaborasi antar lembaga terkait, sehingga tercipta pengelolaan ruang laut yang aman, tertib, dan produktif.