Dirjen PSDKP Apresiasi Menteri Trenggono Raih Bintang Mahaputra

ORCANEWS.ID - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM, mengapresiasi kerja keras Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang telah membawa dampak positif  bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo pun menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada Menteri Trenggono, atas dedikasi dan prestasinya dalam memajukan dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Saya beserta seluruh keluarga besar Ditjen PSDKP sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Pak Menteri KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan serta  komitmen yang kuat, visi yang jelas, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Atas usaha beliau yang luar biasa dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan," ucap Dirjen PSDKP yang disapa Ipunk di Jakarta pada Rabu (14/8).

Ipunk juga menjelaskan, penghargaan ini mencerminkan pencapaian dan komitmen Menteri KKP dalam menjalankan 5 program prioritas yang dicanangkan, khususnya dalam hal pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Kelimanya meliputi perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya di darat, pesisir, dan laut berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau BCL.

Dari roadmap itu, Trenggono bersama jajarannya di KKP telah membangun tiga modeling budidaya berbasis kawasan untuk komoditas udang, rumput laut, dan nila salin. Pembangunan ini menghasilkan peningkatan produksi komoditas, selain itu juga mendorong perputaran ekonomi, hingga menyerap banyak tenaga kerja di Kebumen, Wakatobi, dan Karawang tempat pembangunan dilakukan.

Selain itu, berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja terus mengalami KKP perkembangan positif di era Menteri Trenggono. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks RB KKP berada pada kategori A (Memuaskan) pada tahun 2023.

Kemudian mentransformasi kampung nelayan menjadi kampung nelayan modern seperti yang sudah diterapkan di Desa Samber Binyeri, Biak. Lalu penerapan modeling Penangkapan Ikan Terukur di Tual dan Kepulauan Aru dengan melibatkan ratusan kapal asal Pantura yang melaut di WPPNRI 718.

Dalam amatan Ipunk, Menteri Trenggono  berhasil membawa KKP menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. Selama tiga tahun ke belakang, penerimaan di angka satu triliunan, yang puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 1,86 triliun.

Di sisi lain, penanganan sampah yang mencemari laut juga menunjukkan perbaikan. Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat dua sebagai negara penghasil sampah terbanyak, kini turun ke posisi lima berdasarkan data science.org.

Di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono, Ipunk menilai berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dan konservasi ekosistem laut, guna mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan berkelanjutan.

Upaya Menteri Trenggono tidak hanya terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, tetapi juga melalui langkah konkret dalam pengawasan, pengendalian, dan pemulihan sumber daya kelautan. 

Program-program seperti penataan ruang laut, pembatasan penangkapan ikan yang berlebihan, serta rehabilitasi ekosistem pesisir merupakan bagian dari strategi ekonomi biru yang dikawal olehnya. 

Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, Menteri Trenggono berperan penting dalam memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Diketahui, menjelang perayaan HUT ke-79 RI, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada Menteri Treggono sebagai tanda kehormatan di Istana Negara.

Adapun Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, kepada mereka yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.