Bakamla Perkuat Keamanan Laut Wujudkan Ekonomi Biru

ORCANEWS.ID - Indonesia yang kaya akan sumber daya lautnya tengah berjuang mempertahankan potensi ekonomi biru, ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang.

Deputi Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Dr. Gregorius Agung W.D., M.Tr menegaskan peran strategis Bakamla dalam tata kelola keamanan maritim yang menjadi fondasi utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

" Berbagai tantangan mengancam keberlanjutan ekonomi biru, mulai dari perubahan iklim global, penangkapan ikan berlebihan (overfishing), polusi limbah dan sampah laut, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan, hingga praktik IUU Fishing yang merajalela," papar Gregorius pada dalam Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu, (14/05). 

Sambung Didong, kondisi ini diperparah oleh degradasi ekosistem laut seperti terumbu karang yang 1/3 berada dalam kondisi buruk dan penurunan 40% hutan mangrove serta lamun yang penting dalam menyerap karbon biru.

Bakamla RI memiliki mandat penting sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Perpres 178 Tahun 2014 untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional. Fungsi utama Bakamla meliputi penyusunan kebijakan keamanan laut, penyelenggaraan sistem peringatan dini, pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan maritim, hingga sinergi patroli dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polair, DJBC, dan PSDKP.

Namun, tata kelola keamanan laut masih diwarnai tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang rumit. Banyak kapal ditangkap tapi kemudian dilepas karena prosedur hukum yang tidak terpadu, dan pelaku ekonomi memanfaatkan celah tersebut. Deputi Bakamla menekankan pentingnya integrasi sistem informasi maritim, koordinasi patroli nasional, serta penyusunan kebijakan nasional yang kuat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Melalui pendekatan kolaboratif berbasis blue economy, Bakamla berupaya mengoptimalkan patroli bersama dan terkoordinasi, mengintegrasikan teknologi sistem informasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat maritim lewat edukasi dan forum komunikasi. Program Maritime Domain Awareness (MDA) dan pendidikan bertujuan memperkuat peran pelaku industri dan komunitas pesisir sebagai bagian dari pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Ke depan, strategi Bakamla akan difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas patroli mandiri dan bersama, memperkuat regulasi, serta membangun sinergi lintas sektor dan internasional untuk menghadapi ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks. Semua upaya ini menjadi kunci agar Indonesia dapat mempertahankan cadangan karbon biru terbesar dunia, mengurangi kesenjangan sosial di desa pesisir, dan memastikan penghasilan nelayan tetap kompetitif.

Terakhir, Ia menyampaikan bahwa tanpa tata kelola keamanan laut yang baik, potensi ekonomi biru Indonesia tidak akan mampu diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.