KKP Gaungkan Tuna Hijau di Barcelona

ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia tak sekadar hadir di ajang Seafood Expo Global (SEG) 2025 di Barcelona, Spanyol. Kali ini, mereka tampil berani dan progresif dengan mempromosikan sistem penangkapan tuna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan—sebuah gebrakan penting di tengah tekanan internasional terhadap praktik eksploitasi laut yang merusak ekosistem.

Melalui Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tornanda Syaifullah, KKP menegaskan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Regulasi konkret yang mendasari langkah ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang secara tegas mengatur penggunaan alat tangkap tradisional seperti pole & line dan handline untuk tuna. Alat-alat ini tidak hanya minim dampak terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam merestorasi ekosistem laut.

Dalam keterangannya, Tornanda menyebutkan bahwa semua produk tuna Indonesia yang dipasarkan kini sudah mengikuti prinsip keberlanjutan. “Produk tuna Indonesia yang beredar di pasar mengutamakan keberlanjutan, karena ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti pole & line dan handline,” tegasnya, Jumat (23/5/2025).

Tak hanya berhenti pada promosi, Indonesia juga memanfaatkan forum diskusi bertajuk IPNLF’s Vision for the Future Event sebagai panggung untuk mengedepankan inisiatif strategisnya dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Lima pilar prioritas kebijakan ekonomi biru menjadi titik tekan utama, di antaranya adalah keberlanjutan ekologi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlacakan produk (traceability), transparansi proses, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi justru mulai memimpin arah perubahan dalam industri perikanan global. Dengan memadukan pendekatan konservatif dan kebijakan modern berbasis hak dan teknologi, KKP ingin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam pasar tuna dunia, bukan hanya karena volume produksi, tetapi karena etika dan prinsip yang diusung.

Dalam konteks krisis iklim dan tekanan atas ekosistem laut, apa yang dilakukan Indonesia melalui SEG 2025 bukanlah sekadar diplomasi dagang, tetapi pernyataan sikap. Bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa berjalan seiring, jika ada keberanian untuk berubah dan keteguhan dalam menegakkan regulasi.