KKP Optimalkan BMKT untuk Ekonomi dan Wisata

ORCANEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin serius dalam mengelola Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai aset bernilai ekonomi, budaya, dan ekologis. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat program ekonomi biru yang menjadi fokus utama pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menegaskan bahwa BMKT memiliki potensi lebih dari sekadar artefak bersejarah.

 “KKP terus menunjukkan komitmennya mengelola BMKT sebagai aset bernilai ekonomi, budaya, dan ekologis,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/2).

Dibawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pengelolaan BMKT difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengangkatan dan pemanfaatan in-situ, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023.

Sebelum regulasi ini berlaku, sudah terdapat 13 lokasi pengangkatan BMKT, di antaranya di perairan Belitung, Pulau Buaya, Cirebon, Teluk Sumpat, dan beberapa daerah lainnya. Artefak dari lokasi-lokasi ini sebagian telah menjadi barang milik negara dan dipamerkan di Galeri BMKT KKP. Untuk 10 lokasi lainnya, pembagian hasil pengangkatan BMKT dilakukan dengan skema 50:50 antara pemerintah dan perusahaan pada periode 2023 hingga 2025.

“Melalui skema ini, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berimbang, baik oleh sektor swasta maupun negara,” tambah Victor.

Tak hanya melalui pengangkatan, BMKT juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata bawah laut. Salah satu contohnya adalah situs MV Boelongan di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Berbagai acara, seperti lomba fotografi bawah laut, rutin diselenggarakan di lokasi ini untuk menarik minat wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Guna mendukung pemanfaatan BMKT, KKP juga memfasilitasi kelompok masyarakat dengan menyediakan peralatan selam, perahu wisata, serta tempat display artefak. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan.

Di bidang kajian sejarah dan pendokumentasian BMKT, KKP bekerja sama dengan Flinders University, Australia. Kolaborasi ini meliputi pembuatan database 200.000 koleksi BMKT, penelitian komparatif, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 artefak telah berhasil dilabeli dan dideskripsikan secara rinci.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pemanfaatan BMKT diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, langkah ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata bahari dunia.