VMS, Penjaga Laut dan Masa Depan

ORCANEWS.ID - “Teknologi harus menjadi pelindung, bukan sekadar pengawas. VMS adalah tameng pertama bagi keselamatan nelayan Indonesia.” Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, membuka cakrawala baru bagaimana pengawasan laut tidak lagi sekadar soal kepatuhan, tetapi soal kepedulian.

Menteri Trenggono terus menggemakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Ia percaya laut bukan hanya ladang ekonomi, tetapi warisan yang harus dijaga bersama.

“Pemasangan teknologi VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) memberikan banyak manfaat bagi kapal perikanan dan nelayan. Salah satunya mendukung keselamatan kapal perikanan beserta awaknya ketika mengalami kendala seperti kerusakan mesin, tenggelam atau kecelakaan di laut," ujarnya dalam berbagai kesempatan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk soal  urgensi pemasangan teknologi VMS di kapal-kapal perikanan.

Menurutnya, VMS bukan hanya instrumen administratif, melainkan penyelamat hidup di laut.

“VMS ini kita dorong untuk dipasang sebagai alat keamanan serta keselamatan nelayan saat melaut dan bukti ketertelusuran bagi produk ekspor,” ujar Ipunk di Jakarta, Selasa (15/4/2025),

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa VMS akan menjadi garda terdepan yang menyelamatkan nelayan dari bahaya seperti kerusakan mesin, kehilangan arah, hingga potensi kecelakaan fatal di laut. Pemerintah, kata Ipunk, berkomitmen melakukan evaluasi rutin setiap triwulan agar pemasangan berjalan efektif, tanpa menghambat nelayan dalam mencari nafkah. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir secara humanis.

Dengan pendekatan ini, KKP menunjukkan keseimbangan antara penegakan aturan dan keberpihakan pada pelaku usaha perikanan, terutama nelayan. Evaluasi bukan berarti tekanan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan proses berjalan lancar dan bermanfaat.

Dukungan juga datang dari Direktur Pengendalian Operasi Armada, Saiful Umam, yang menekankan bahwa harga perangkat VMS kini makin terjangkau. Bahkan, perangkat dengan harga di bawah Rp 10 juta telah tersedia, lengkap dengan biaya langganan bulanan yang masuk akal. Teknologi bukan lagi barang mahal, tapi alat keseharian yang bisa diakses siapa saja.

“KKP terus mendorong agar harga VMS makin terjangkau tanpa mengurangi kualitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, membeberkan data optimis: 5.190 kapal telah bermigrasi ke sistem perizinan pusat, dengan 756 di antaranya telah secara sukarela memasang VMS. Ini bukan angka kecil, melainkan lompatan kesadaran yang signifikan. Kesadaran ini, kata Latif, adalah hasil dari pendekatan dialogis dan sosialisasi yang intens.

Kini, VMS telah menjelma menjadi lebih dari sekadar alat pelacak posisi. Ia adalah lambang keseriusan bangsa dalam mengelola laut secara bertanggung jawab. Di balik layar digitalnya, ada harapan yang terus berdenyut—harapan akan laut yang aman, nelayan yang selamat, dan produk yang bisa ditelusuri hingga ke meja makan dunia.

Komitmen ini menandai transformasi nyata: dari sistem pengawasan menjadi sistem perlindungan. Indonesia tidak hanya melangkah, tapi berlari menuju tata kelola perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam teknologi yang terus menyala di ujung kapal-kapal, tersimpan harapan masa depan laut yang lebih terang.